Utang luar Negeri

Posted: January 18, 2011 in Studi Ekonomi

1. LATAR BELAKANG UTANG LUAR NEGERI
Pinjaman luar negeri adalah semua pinjaman yang menimbulkan kewajiban membayar kembali terhadap pihak luar negeri baik dalam valuta asing maupun dalam Rupiah. Termasuk dalam pengertian pinjaman luar negeri adalah pinjaman dalam negeri yang menimbulkan kewajiban membayar kembali terhadap pihak luar negeri.
Pinjaman luar negeri Indonesia dibedakan dalam 2 kelompok besar, yaitu pinjaman luar negeri yang diterima Pemerintah (public debt) dan pinjaman luar negeri yang diterima swasta (private debt). Dilihat dari sumber dananya, pinjaman luar negeri dibedakan ke dalam pinjaman multilateral, pinjaman bilateral dan pinjaman dindikasi. Sedangkan dilihat dari segi persyaratan pinjaman, dibedakan dalam pinjaman lunak (concessional loan), pinjaman setengah lunak (semi concenssional loan) dan pinjaman komersial (commercial loan).
Selain pinjaman luar negeri, terdapat juga penerimaan dalam bentuk hibah. Menurut Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Keuangan dengan Ketua BAPPENAS No.185/KMK.03/1995 dan No. KEP.031/KET/5/1995 tanggal 5 Mei 1995 yang telah dirubah dengan SKB No. 459/KMK.03/1999 dan No.KEP.264/KET/09/1999 tanggal 29 September 1999 tentang Tatacara Perencanaan, Pelaksanaan/Penatausahaan dan Pemantauan Pinjaman/Hibah Luar Negeri dalam Pelaksanaan APBN, pengertian Pinjaman Luar Negeri, adalah setiap penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan atau devisa yang dirupiahkan maupun dalam bentuk barang dan atau dalam bentuk jasa yang diperoleh dari pemberi pinjaman luar negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu.
Sedangkan Hibah Luar Negeri, adalah setiap penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan atau devisa yang dirupiahkan maupun dalam bentuk barang dan atau dalam bentuk jasa temasuk tenaga ahli dan pelatihan yang diperoleh dari pemberi hibah luar negeri yang tidak perlu dibayar kembali. Pinjaman luar negeri yang diterima Pemerintah, dimaksudkan sebagai pelengkap pembiayaan pembangunan, disamping sumber pembiayaan yang berasal dari dalam negeri berupa hasil perdagangan luar negeri, penerimaan pajak dan tabungan baik tabungan masyarakat dan sektor swasta. Salah satu masalah dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi yang dihadapi negara-negara berkembang termasuk Indonesia adalah keterbatasan modal dalam negeri (Laporan BI, 2005).
2. PROFIL UTANG LUAR NEGERI
Utang luar negeri Republik Indonesia terus membumbung tinggi. Data Bank Indonesia (BI) mencatat, sampai akhir Januari 2010, utang luar negeri mencapai 174,041 miliar dollar AS. Bila dikonversi ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs Rp 10.000 per dollar AS nominal utang itu hampir mencapai Rp 2.000 triliun.
Nilai utang ini naik 17,55 persen dari periode yang sama tahun lalu. Akhir Januari 2009, nilai utang luar negeri Indonesia baru sebesar 151,457 miliar dollar AS. “Dari sisi nominal memang naik, namun jika kita melihat dari persentase debt to GDP ratio, angkanya terus menurun. Nilai utang tersebut terdiri atas utang pemerintah sebesar 93,859 miliar dollar AS, lalu utang bank sebesar 8,984 miliar dollar AS. Lalu, utang swasta alias korporasi non-bank sebesar 75,199 miliar dollar AS (www.surya.co.id).
Bank Indonesia (BI) mengatakan bahwa utang luar negeri Indonesia per Maret 2010 mencapai 180,7 miliar dolar AS atau naik sekitar 2 miliar dolar dibanding per Februari senilai 178,5 miliar dolar AS. “Penambahan ini muncul dari SBI dan SUN serta pembayaran yang nilainya sekitar 2,2 miliar. Utang tersebut terdiri dari pinjaman pemerintah 95,1 miliar dolar AS, BI tercatat 10,5 miliar dolar AS dan swasta 75,1 miliar dolar AS. Utang swasta ini juga dibagi utang bank mencapai 10,2 miliar dolar AS dan non bank senilai 64,9 miliar dolar. Utang swasta ini tidak mengalami perubahan dengan Februari yang masih tetap di angka Rp75,1 miliar dolar, sedangkan utang pemerintah BI per Februari 103,4 miliar dolar AS dan Maret 2010 menjadi 105,6 miliar dolar AS. Utang Indonesia mengalami peningkatan, tetapi secara rasio terhadap PDB (produk domestik bruto) angkanya kecil dan jauh lebih baik dibanding rasio negara-negara lain.
Berdasarkan data kementerian keuangan rasio utang terhadap GDP per 2009 sebesar 29 30 persen dan pada tahun ini diperkirakan sebesar 30 persen. Rasio ini lebih rendah dibandingkan dengan negara maju lainnya, seperti AS 87 persen dan pada 2010 diperkirakan 99,30 persen, sedangkan Jepang saja pada 2009 rasio utangnya sebesar 216,50 persen dan 2010 diperkirakan 223,40 persen (www.antaranews.com).
3. KONDISI UTANG LUAR NEGERI
Di awal krisis Utang luar negeri kita bertambah US$ 42, 3 milyar. Terdiri dari: pinjaman dari IMF sebanyak US$ 11,2 milyar, pinjaman multilateral sebanyak US$10.0 milyar, pinjaman bilateral sebanyak US$ 21,1milyar.
Sampai saat ini, yang sudah dicairkan sebanyak US$ 6,0 milyar. Jadi keseluruhan utang luar negeri kita sekarang adalah US$ 145 milyar. Jatuh tempo hutang tersebut:
- untuk swasta rata-rata 5 tahun,
- untuk utang pemerintah 10 tahun,
- untuk pinjaman lunak, jatuh temponya 20 tahun. Jadi, beban utang ini akan ditanggung generasi 5 sampai 20 tahun mendatang.
Hasil studi empiris, Pengeluaran pembangunan dan defisit anggaran memberikan efek negatif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (periode 1983 s/d 1993). Jadi ada indikasi bahwa alokasi investasi sektor publik (pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, dan pemukiman) menjadi terkorbankan demi pembayaran utang
4. PENYEBAB BESAR UTANG
1) Strategi defisit anggaran : strategi defisit anggaran tanpa diimbangi dengan kontrol akan sangat berbahaya. Selama ini Indonesia selalu menerapkan strategi ini, dengan harapan, jika utang kepada luar negeri, maka hasil dari utang tersebut digunakan untuk pembiayaan pembangunan, sehingga sektor riil berkembang dan harapannya pendapatan nasional dapat meningkat signifikan. Namun hasil dari pendapatan nasional ini tidak sepenuhnya digunakan untuk membayar utang luar negeri.
2) Tidak menyadari secara penuh biaya yang harus ditanggung di masa depan Pemikiran irasional banyak mendominasi penentu kebijakan di negara sedang berkembang dalam melakukan utang (Alesina dan Tabellini)
3) Adanya faktor sosial politik dari penentu kebijakan Faktor sosial dan politik lebih dominan dibanding faktor ekonomi dalam melakukan utang (Sebastian Edwards).
5. DAMPAK UTANG LUAR NEGERI
 Pada sisi efektifitasnya, secara internal, utang luar negeri tidak hanya dipandang menjadi penghambat tumbuhnya kemandirian ekonomi negara-negara Dunia Ketiga. Utang diyakini menjadi pemicu terjadinya kontraksi belanja sosial, merosotnya kesejahteraan rakyat, dan melebarnya kesenjangan.
 Sedangkan secara eksternal, utang luar negeri diyakini menjadi pemicu meningkatnya ketergantungan negara-negara Dunia Ketiga pada pasar luar negeri, modal asing, dan pada pembuatan utang luar negeri secara berkesinambungan .
 Pada sisi kelembagaannya, lembaga-lembaga keuangan multilateral seperti IMF, Bank Dunia, dan Asian Development Bank (ADB). Keduanya diyakini telah bekerja sebagai kepanjangan tangan negara-negara Dunia Pertama pemegang saham utama mereka, untuk mengintervensi negara-negara penerima pinjaman.
 Pada sisi ideologinya, utang luar negeri diyakini telah dipakai oleh negara-negara pemberi pinjaman, terutama Amerika, sebagai sarana untuk menyebarluaskan kapitalisme neoliberal ke seluruh penjuru dunia. (Erler, 1989).
 Sedangkan pada sisi implikasi sosial dan politiknya, utang luar negeri tidak hanya dipandang sebagai sarana yang sengaja dikembangkan oleh negara-negara pemberi pinjaman untuk mengintervensi negara-negara penerima pinjaman. Secara tidak langsung negara-negara kreditur diyakini turut bertanggungjawab terhadap munculnya rezim diktator, kerusakan lingkungan, meningkatkan tekanan migrasi dan perdagangan obat-obat terlarang, serta terhadap terjadinya konflik dan peperangan (Gilpin, 1987; George, 1992; Hanlon, 2000).
6. ARAHAN GBHN TERHADAP UTANG LUAR NEGERI
Berkaitan dengan pengelolaan pinjaman luar negeri, arahan kebijakan ke depan yang tertuang dalam GBHN Tahun 1999-2004 Bab IV Sub Bab Ekonomi memberi arahan agar pemerintah:
1. Mengembangkan kebijakan fiskal dengan memperhatikan prinsip transparansi, disiplin, keadilan, efisiensi, efektifitas, untuk menambah penerimaan negara dan mengurangi ketergantungan dana dari luar negeri.
2. Mengoptimalkan penggunaan pinjaman luar negeri pemerintah untuk kegiatan ekonomi produktif yang dilaksanakan secara transparan, efektif dan efisien. Mekanisme dan prosedur peminjaman luar negeri harus dengan persetujuan DPR dan diatur dengan undang-undang.
3. Menyehatkan APBN dengan mengurangi defisit anggaran melalui peningkatan disiplin anggaran, pengurangan subsidi dan pinjaman luar negeri secara bertahap, peningkatan penerimaan pajak progresif yang adil dan jujur, serta penghematan pengeluaran.
4. Melakukan renegosiasi dan mempercepat restrukturisasi utang luar negeri bersama-sama dengan Dana Moneter Internasional, Bank Dunia, lembaga keuangan internasional lainnya, dan negara donor dengan memperhatikan kemampuan bangsa dan negara, yang pelaksanaannya dilakukan secara transparan dan dikonsultasikan dengan DPR.
7. RESTRUKTURISASI PINJAMAN LUAR NEGERI
Penurunan nilai tukar Rupiah yang sangat tajam sebagai rangkaian krisis ekonomi dan krisis moneter yang melanda Indonesia sejak bulan Juli 1997 mengakibatkan sebagian besar peminjam swasta tidak dapat lagi memenuhi kewajiban luar negeri yang jatuh tempo. Sementara itu disisi Pemerintah, krisis nilai tukar juga menyebabkan meningkatnya beban pembayaran kembali pinjaman luar negeri yang akan menjadi beban dalam APBN. Untuk menyelesaikan permasalahan pinjaman luar negeri tersebut, untuk pinjaman yang diterima swasta, Pemerintah telah membentuk Tim Penanggulangan Masalah Utang-Utang Perusahaan Swasta Indonesia (THSI).
Sedangkan utang penyelesaian pinjaman luar negeri yang diterima Pemerintah, dibentuk satuan tugas yang terkoordinir yang terdiri dari Departemen Keuangan, Bank Indonesia dan Bappenas dalam rangka melaksanakan negosiasi restrukturisasi utang. Baik THIS maupun satgas yang dibentuk Pemerintah tersebut, mempunyai tugas untuk melakukan negosiasi terhadap kreditur luar negeri dalam rangka restrukturisasi pinjaman luar negeri yang diterima swasta, Pemerintah Indonesia telah melakukan pembicaraan dengan steering committee yang terdiri atas 13 perbankan internasional dengan co-chairman Deutche Bank, Chase Manhattan Bank dan Bank of Tokyo Mitsubishi untuk mewakili seluruh kreditur. Dalam perundingan antara Pemerintah Indonesia dengan steering committee yang berlangsung di Frankfurt tanggal 1-4 Juni 1998, menghasilkan Frankfurt Agreement yang terdiri atas 3 kesepakatan :
• Trade Maintenance Facility (TMF), yaitu perbankan luar negeri akan memberikan dan membuka credit line dalam rangka perdagangan internasional kepada perbankan Indonesia
• Interbank Debt Exchange Offer Program (EOP), yaitu perbankan luar negeri akan menjadwal ulang pinjaman luar negeri perbankan Indonesia
• Indonesian Debt Restructuring Agency (INDRA), yaitu penyelesaian utang luar negeri swasta melalui upaya restrukturisasi utang.
Sementara itu untuk menyelesaikan utang luar negeri Pemerintah, telah dilakukan berbagai upaya dan negosiasi untuk mendapatkan keringanan pembayaran utang dengan memanfaatkan forum Paris Club. Dalam 3 kali pertemuan, telah dihasilkan perolehan keringanan pembayaran pinjaman dengan penjadwalan kembali pembayaran utang dari kesepakatan sebelumnya, baik pokok maupun bunganya (Laporan BI,2005).

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s